Advertisement
Bandar Lampung - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, meminta agar dalam 100 hari kerja pertama, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela Chalim, fokus pada penanganan banjir dan perbaikan jalan rusak.
Ia menyoroti bahwa persoalan banjir menjadi keluhan utama masyarakat, terutama saat hujan lebat yang kerap menyebabkan genangan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, ia meminta agar normalisasi sungai dan perbaikan drainase segera menjadi perhatian utama.
“Banjir ini sering terjadi, jadi harus menjadi prioritas. Pemerintah harus menganggarkan dana untuk normalisasi sungai dan perbaikan drainase agar air dapat mengalir dengan baik, katanya,” kata Budiman di kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin, 3 Maret 2025.
Selain itu, Budiman juga menyoroti masalah infrastruktur jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat. Ia berharap Mirza – Jihan dapat segera melakukan perbaikan demi kelancaran aktivitas warga.
“Jalan rusak juga menjadi kendala di masyarakat. Keluhan ini banyak kami dengar, dan saya yakin Kyai Mirza mampu memperbaiki infrastruktur agar lebih baik,” tutupnya.
Budiman juga mengucapkan selamat bertugas kepada pasangan Mirza – Jihan yang baru dilantik dan berharap kepemimpinan mereka dapat membawa perubahan positif bagi Kota Bandar Lampung.
“Kami berharap dengan kepemimpinan Mirza ini, Lampung bisa menjadi salah satu daerah terbaik di Sumatra. Prioritas pembangunan harus sesuai dengan visi dan misi mereka, karena hanya mereka yang tahu skala prioritasnya,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD Lampung Diah Dharma Yanti mengatakan, terdapat banyak program yang harus segera di jalankan oleh pemimpin baru Lampung ini, khususnya persoalan perempuan.
“Khusus untuk persoalan perempuan di Lampung, ada banyak masalah yang cukup krusial, di mana angka kekerasan di Lampung makin meningkat baik terhadap perempuan maupun terhadap anak,” tuturnya.
“Saya berharap ada program-program realistis yang mampu menurunkan kekerasan terhadap baik perempuan maupun anak di Lampung,” tambahnya.
Dia juga berharap gubernur dan wakil gubernur dapat meningkatkan UMKM bagi perempuan-perempuan di banyak desa di Lampung.
“Saya lihat di daerah itu banyak perempuan yang belum sejahtera, bahkan mereka harus bekerja sebagai buruh tani maupun pekerjaan berat lainnya, dan secara ekonomi penghasilannya ini tudak cukup signifikan untuk mencukupi kebutuhan mereka,” tutupnya.
“Jadi bagaimana ke depan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung mampu menggerakkan sektor ekonomi terutama UMKM bagi perempuan prasejahtera maupun yang termarjinalkan di Provinsi Lampung,” tutupnya.
