Advertisement
Bandar Lampung - Setelah melaksanakan rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) ke-II pada tanggal 15 Januari 2025 di Lampung Timur, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat atau yang akrab dikenal dengan Advokat Bela Rakyat Indonesia (YLHBR/ABR-I) Kabupaten Lampung Timur, melaporkan hasil Musda tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP)ABR Indonesia pada Jumat (17/1/2025) di Bandar Lampung.
Setibanya di kantor DPP ABR Indonesia, rombongan DPD ABR-I Lampung Timur disambut langsung oleh Pendiri dan Ketua Dewan Pembina ABR Indonesia, Hermawan, yang juga Ketua Umum DPP ABR-I, beserta jajaran pengurus.
Hermawan, yang akrab disapa Panglima Awan, menyampaikan rasa bahagia dan syukur atas keberhasilan Tim Paralegal ABR Indonesia, yang kini semakin pesat dalam kaderisasi. Dia meyakini, kehadiran ABR Indonesia akan memberikan dampak positif bagi pembangunan hukum di Kabupaten Lampung Timur, hal ini tentu kolaborasi dengan lembaga lain sangat diperlukan seperti LSM, Media dan Ormas aktif di Lampung Timur.
"Saya senang dan bahagia atas capaian teman-teman dan sahabat di Lampung Timur," ucap Hermawan, seraya memberikan Surat Keputusan (SK) guna legalisasi ABR Indonesia di Kabupaten Lampung Timur pada 20 Januari 2025.
Hermawan, yang juga dikenal sebagai Advokat Muda dan Pencetus Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Provinsi Lampung, menegaskan bahwa Paralegal dan Advokat yang tergabung dalam ABR Indonesia harus memiliki komitmen kuat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum serta mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populis pada semua tingkatan.
Untung Gunawan, Ketua Terpilih ABR-I Kabupaten Lampung Timur, mengungkapkan bahwa mereka akan tetap tunduk dan patuh pada semua arahan dari DPP ABR Indonesia dan AD/ART.
"Kami telah mengikuti semua arahan dari pusat, dan kami berharap kehadiran kami dapat bermanfaat bagi masyarakat Lampung Timur, menjadi mitra kritis pemerintah, serta membangun sinergitas dengan lembaga-lembaga lain demi kesejahteraan masyarakat," ujar Gunawan.
Ia juga menambahkan, setelah ini pihaknya akan segera melakukan audiensi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) setempat dan bersiap untuk menyelenggarakan pelantikan. "Langkah ini adalah bagian dari upaya kami untuk semakin dekat dengan masyarakat dan terus memberikan kontribusi nyata dalam membangun hukum yang lebih baik," tutup Gunawan. (Red)
