Advertisement
Bandar Lampung - DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Lampung pada Kamis (23/01/2025), pukul 14.00 WIB. Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap permasalahan harga singkong yang tak kunjung stabil.
Dari pantauan Pembaruan.id, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam IMM mencoba menerobos masuk ke halaman Kantor DPRD Lampung, meski sempat terhalang kawat berduri.
Setelah berhasil masuk, massa aksi membakar ban dan terlibat dorong-dorongan dengan pihak kepolisian. Namun, situasi dapat dikendalikan dan kembali kondusif.
Ketua DPD IMM Lampung, Jefri Ramdani, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini melibatkan anggota IMM dari berbagai kabupaten dan kota se-Lampung. Kehadiran mereka di gedung DPRD sebagai bentuk solidaritas terhadap nasib petani singkong.
Dalam aksi tersebut, IMM Lampung membawa sejumlah tuntutan:
• Stabilisasi Harga Singkong
Pemerintah diminta untuk menstabilkan harga singkong sebagai bentuk komitmen dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 1 (tanpa kemiskinan) dan poin 2 (tanpa kelaparan). Ketidakstabilan harga singkong dinilai dapat meningkatkan kemiskinan dan kelaparan, terutama bagi petani dan buruh tani.
• Intervensi Pemerintah Pusat
IMM mendesak pemerintah pusat untuk turun langsung menyelesaikan permasalahan ini sebagai wujud nyata dari program “Membangun dari Desa” yang dicanangkan Presiden Prabowo.
• Penindakan Terhadap Perusahaan
Pemerintah diminta mencabut izin perusahaan yang tidak mematuhi aturan terkait harga singkong. IMM menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, bukan kepada kepentingan oligarki atau perusahaan besar.
• Penghentian Impor Tapioka
IMM meminta pemerintah menghentikan impor tapioka, sebagaimana temuan KPPU yang menunjukkan impor berlebih menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan harga singkong.
• Pengakuan Singkong sebagai Komoditas Strategis
Pemerintah diminta menjadikan singkong sebagai salah satu komoditas pangan strategis serta membentuk tim khusus untuk merumuskan kebijakan hilirisasi produk singkong yang adil dan menguntungkan masyarakat.
• Dukungan Langsung kepada Petani
IMM menuntut pemerintah pusat dan daerah, termasuk DPR RI, untuk memberikan edukasi, sosialisasi, serta subsidi pupuk kepada petani singkong guna meningkatkan kualitas pertanian.
• Evaluasi dan Pengunduran Diri
IMM mendesak pejabat terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pangan, DPR RI Dapil Lampung, dan DPRD Lampung, untuk mundur apabila tidak mampu merealisasikan tuntutan mereka.
• Komitmen Mengawal Tuntutan
IMM menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga ke pemerintah pusat. Mereka memberikan waktu 1×3 hari untuk merespons tuntutan tersebut, sebelum mengambil langkah lanjutan.
Aksi ini menjadi cerminan keresahan masyarakat, khususnya petani, terhadap ketidakadilan ekonomi yang mereka alami. IMM Lampung berharap pemerintah segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini demi kesejahteraan rakyat.
