Advertisement
Bandar Lampung – Menanggapi kenaikan harga elpiji 3 kg, Yusnadi, Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung menyatakan keprihatinannya terhadap dampak kebijakan ini terhadap masyarakat miskin, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan sektor informal.
Yusnadi meminta pemerintah untuk transparan terkait dasar kebijakan kenaikan harga elpiji 3 kg.
”Apakah ini akibat lonjakan harga gas internasional, subsidi yang dianggap tidak efektif, atau pertimbangan fiskal lainnya? Masyarakat berhak tahu alasan di balik kebijakan ini,” ujar Yusnadi.
Ia menambahkan, pemerintah harus melakukan kajian mendalam terkait dampaknya.
“Kenaikan ini bukan hanya persoalan harga, tetapi soal keberlanjutan ekonomi rakyat kecil yang sangat bergantung pada LPG 3 kg,” imbuhnya.
Yusnadi menegaskan, pihaknya siap memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui forum resmi seperti rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah daerah.
“Kami akan memastikan suara rakyat terdengar dan memperjuangkan kebijakan yang lebih adil,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Yusnadi menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk meringankan beban rakyat.
“Subsidi harus benar-benar sampai kepada masyarakat miskin,” kata Yusnadi.
Ia mengusulkan agar pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lebih terintegrasi untuk memastikan distribusi yang akurat dan tepat sasaran.
Kemudian, mendorong skema bantuan langsung tunai (BLT).
“Jika kenaikan harga tidak dapat dihindari, pemerintah harus memberikan BLT kepada masyarakat miskin untuk mengurangi dampaknya,” tambahnya.
Poin berikutnya, program konversi ke energi alternatif. Yusnadi mendorong percepatan program konversi ke energi alternatif seperti kompor listrik bersubsidi yang lebih efisien dan ramah lingkungan sebagai solusi jangka panjang.
Poin berikutnya, dialog dan mediasi.
“Kami akan memfasilitasi dialog antara pemerintah, distributor, dan perwakilan masyarakat untuk mencari solusi yang komprehensif dan dapat diterima semua pihak,” ujarnya.
”DPRD juga berkomitmen untuk mendorong terbentuknya tim pemantauan untuk memastikan distribusi elpiji 3 kg tetap lancar dan menghindari spekulasi harga di tingkat distributor.”
Yusnadi mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat program-program yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, insentif usaha mikro, dan pembukaan lapangan kerja baru.
“Kenaikan harga bukan hanya tentang bagaimana meringankan dampaknya, tetapi juga memastikan rakyat memiliki daya beli yang cukup,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah ini, Yusnadi berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tidak hanya adil, tetapi juga berpihak pada masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
