Advertisement
Lampung Selatan - Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan melalui oknum pejabatnya diduga ada main dengan anggaran makan minum Pemda setempat. Hal itu terkuak ketika tim menemukan adanya kejanggalan pada beberapa kegiatan yang terkesan dipaksakan untuk mengahabiskan dana tersebut.
Beberapa kegiatan itu bertemakan hanya silaturahmi tidak ada urgensinya dengan berbagai pihak. Seperti dengan dinas-dinas, APDESI Lampung Selatan, bahkan tersiar kabar juga kepala-kepala sekolah akan diundang bersilaturahmi. Hal itu menjadi kecurigaan berbagai kalangan yang menduga bahwa Bagian Umum Sekretariat Daerah Lampung Selatan hanya ingin menghabiskan anggaran tanpa tujuan yang jelas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Dengan anggaran makan minum yang sangat besar mencapai kurang lebih 5,3 miliyar, di penghujung tahun 2024 ini Bagian Umum Sekretariat Daerah Lampung Selatan baru mampu menyerap sekitar 65,03 % nya saja. Atas dasar itulah diduga kuat Bagian Umum tancap gas untuk menghabiskan dana yang telah dianggarkan agar tidak dikembalikan ke Kas Daerah setempat.
Ketua Umum LSM Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (GEPAK), Wahyudi, menilai tidak hanya soal makan minum, anggaran fasilitas kunjungan tamu juga sangat mencolok karena nilainya mencapai kurang lebih 5,6 miliyar yang penyerapannya baru mencapai 65,19%. Padahal, berdasarkan pantauan, tamu-tamu yang berkunjung dan mendapat fasilitas dari Pemda diperkirakan tidak mungkin menghabiskan anggaran sebegitu besarnya.
“Hal Ini patut disoal, karena diduga kuat terdapat permainan anggaran yang merujuk pada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum-oknum pejabat setempat dalam hal ini Bagian Umum,”ucap Wahyudi, Selasa (17/12/2024).
Menurutnya, masih banyak lagi kegiatan yang penyerapannya tidak jelas padahal tahun 2024 sudah hampir habis.
“Banyak juga anggaran pemeliharaan bangunan yang ada di Bagian Umum tidak terserap dengan baik cenderung tidak jelas. Seperti contoh anggaran pemeliharaan gedung sarana olahraga atau Gedung Way Handak (GWH) dan Wisma Atlit yang nilainya juga cukup besar namun penyerapannya tidak jelas. Kenapa hal itu tidak dikelola oleh dinas terkait dalam hal ini Dispora yang benar-benar membidangi olahraga. Kami curiga saat penyusunan anggaran ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh oknum pejabat terkait demi mendapatkan keuntungan,” tegas Wahyudi.
Bukan rahasia umum, menurut Wahyudi, semakin banyak kegiatan pasti semakin banyak juga CashBack yang akan diterima.
“Ini hanya sebagian contoh saja, masih banyak lagi data yang telah kami himpun terkait kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah Lampung Selatan. Untuk itu kami meminta Aparat Penegak Hukum segera mengaudit temuan tersebut karena nilainya cukup fantastis mencapai puluhan miliyar tersebut,” tegasnya.
Samapai berita ini diterbitkan, Kabag dan Kasubag Umum Sekretariat Daerah Lampung Selatan tidak memberikan tanggapan apapun meskipun telah dikonfirmasi melalui pesan singkat dan WhatsApp. (Red)
