Advertisement
Tanggamus - Para pedagang keliling di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, mengeluhkan sulitnya mendapatkan isi ulang elpiji 3 kg.
Keluhan ini disampaikan langsung oleh para pedagang kepada Heni Susilo, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS, baik dalam pertemuan tatap muka maupun melalui pesan langsung ke telepon selulernya.
Seperti yang diungkapkan Ono, pedagang, melalui pesannya lewat telepon seluler Heni Susilo,
“Assalamualaikum, Pak maaf minta tolong agar gas elpiji 3 kg, mohon diupayakan supaya lancar. Mau beli gas, susah sebagian pedagang tidak bisa berjualan lagi, karena gak ada gas, terima kasih Pak.”
Sebagai anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat, Heni Susilo merasa prihatin atas kondisi ini, khususnya terkait dampak terhadap keberlangsungan usaha mikro dan kecil.
Ia mengatakan, pedagang keliling dan UMKM adalah tulang punggung ekonomi lokal.
Namun, sulitnya mendapatkan elpiji 3 kg menjadi beban tambahan yang memberatkan mereka.
Jika akses terhadap gas ini semakin sulit, banyak usaha mikro yang bergantung pada gas tersebut akan terganggu, bahkan terancam gulung tikar. Bahkan pula beberapa sudah tak berjualan hampir sepekan.
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dengan jelas menetapkan bahwa gas LPG 3kg diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Namun, dengan adanya isu revisi regulasi tersebut, Ketua PKS Tanggamus ini meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada ketepatan sasaran distribusi, tetapi juga memastikan pasokan yang memadai.
“Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan ketercukupan pasokan elpiji 3 kg, khususnya untuk UMKM yang sangat bergantung pada gas ini. Jangan sampai mereka harus beralih ke alternatif energi yang lebih mahal atau sulit dijangkau,” kata Heni yang juga sebagai Ketua DPD PKS Tanggamus ini, dikutip dari lampung.pks.id.
Heni menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya mengatur distribusi dengan tepat sasaran, tetapi juga memberikan jaminan ketersediaan elpiji 3 kg di tengah masyarakat.
“Ini bukan hanya soal distribusi yang tepat, tetapi juga soal memastikan pasokan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang menggerakkan roda ekonomi melalui usaha mikro. Pemerintah harus hadir dengan solusi konkret,” pungkasnya.
