Advertisement
Bandar Lampung - Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan memastikan uang jaminan sebagai tuan rumah PON 2032 sebesar Rp7 miliar bisa dianggarkan.
Diketahui, Lampung dan Banten sudah sepakat untuk mengajukan diri jadi tuan rumah PON ke-23, dan kedua daerah akan menyiapkan dana untuk uang jaminan.
Yanuar mengatakan uang jaminan itu akan dianggarkan di tahun 2025 dan disetorkan ke KONI pusat di tahun 2026 saat proses pemilihan tuan rumah PON.
“Ya saya kira kalau sudah disepakati jadi tuan rumah tidak ada alasan untuk tidak siapin anggaran. Cuma Rp7 miliar masa kita tidak siapkan,” kata Yanuar kepada Rilis.id, di Kantor Peradi Bandar Lampung, Sabtu (10/8/2024).
Yanuar juga meluruskan uang jaminan itu bukan masing-masing provinsi menyetorkan Rp7 miliar. Tetapi dibagi dua yaitu Rp3,5 miliar dari tiap provinsi.
“Jadi itu dari kedua provinsi yang jadi satu pelaksana. Dana Rp7 miliar itu masing-masing Lampung dan Banten Rp3,5 miliar,” jelasnya.
Terkait syarat tuan rumah bersama PON yang mewajibkan dua provinsi jaraknya harus berdekatan, menurut Yanuar hal itu tidak jadi masalah.
Karena Lampung dan Banten masih berdekatan meski terpisah Selat Sunda sejauh 27 Km.
“Justru yang paling relevan jadi tuan rumah bersama itu antara Banten dengan Lampung, karena peserta dari manapun aksesnya lebih terbuka. Memang secara daratan kita menyatu dengan Bengkulu tapi soal akses justru Lampung lebih terbuka dengan Banten,” ungkapnya.
Bahkan Yanuar menyebut jika terealisasi PON Lampung Banten, jumlah kontingen yang bisa hadir bisa lebih dari 20 ribu orang.
“Kalau kemarin di Papua mencapai 10 ribu orang, Insyaallah di Lampung Banten bisa lebih 20 ribu orang karena aksesnya lebih terbuka,” tutupnya. (*)
