Advertisement
Bandar Lampung - Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung mengkritik kebijakan pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2023 saat rapat paripurna, Selasa (23/7/2024).
Adapun Rapat Paripurna tersebut membahas, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 dan Lanjutan pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Lampung Tahun 2025-2045.
Dalam pandangannya, Budhi Condrowati yang mewakili Fraksi PDIP mengungkapkan capaian Pemprov Lampung dalam menurunkan angka kemiskinan.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan di Lampung masih di bawah angka nasional, bahkan Lampung masih menjadi salah satu dari empat provinsi termiskin di Sumatera.
"Pelaksanaan program kegiatan anggaran tahun 2023 telah menghantarkan penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung sebesar 11,1 persen. Namun penurunan ini masih di bawah angka penurunan kemiskinan nasional yakni sebesar 9,36 persen," ujar Budhi Condrowati di ruang rapat Paripurna DPRD Lampung.
"Di Sumatera, Provinsi Lampung penduduk miskinnya masih tinggi, bersama Provinsi Aceh dengan angka 14,45 persen, Bengkulu 14,4 persen, dan Sumatera Selatan 11,78 persen," imbuhnya.
Selain itu, dia pun menyinggung terkait pembangunan infrastruktur selama tahun 2023 di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi.
