Advertisement
Pesawaran - Ajang Pemilihan Muli Mekhanai Kabupaten Pesawaran 2024, kembali menuai sorotan berbagai pihak. Pasalnya, salah satu dasar peniliaian dilihat dari berapa banyaknya jumlah voting yang didapatkan oleh peserta.
Menurut Tokoh Pemuda Pesawaran Agung Muharam, pihaknya menyambut gembira digelarnya ajang Pemilihan Muli Mekhanai tersebut, namun sangat disayangkan kenpa salah satu dasar penilaian melalui voting harus berbayar. Padahal tahun-tahun sebelumnya tidak ada hal seperti itu.
“Kalau saya secara pribadi tidak ada persoalan dengan vote yang berbayar itu, tapi bagaimana masyarakat lainnya yang ingin menentukan pilihan terhadap peserta namun mereka tidak memiliki saldo, bisa-bisa hak pilih mereka tidak tersalurkan,” ujar Agung Muharam yang juga sebagai Ketua DPD KNPI Pesawaran, Senin (22/4/2024).
Lanjut Agung, dalam sistem Voting tersebut juga hanya ada kolom nama lengkap dan nomor telpon saja. Harusnya ada kolom alamat dan untuk upload KTP agar yang voting itu ketahuan asalnya dari mana.
“Ini Pemilihan Muli Mekhanai Pesawaran, jadi yang voting pun harus masyarakat Pesawaran dong. Kalau caranya seperti link vote yang telah di sahre, semua orang bisa voting dong meskipun mereka bukan orang Pesawaran,” terangnya.
Ini yang kita khawatirkan, sambung dia, jangan sampai gelaran Pemilihan Muli Mekhanai ini menjadi bahan kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja dan mencoreng nama baik Bupati Pesawaran H. Dendi Ramadhona.
“Bisa saja, salah satu peserta yang keadaan ekonominaya lebih baik dari peserta lain memobilisasi dukungan melalui sistem voting yang bebas siapapun boleh voting tanpa tahu asal dari mana. Kan kasihan masyarakat Pesawaran yang ingin mendukung jagoannya namun tidak punya saldo,” terangnya lagi.
Dinas terkait, harus memperhatikan esensi dari Pemilihan Muli Mekhanai Pesawaran itu sendiri.
“Judulnya aja sudah jelas Muli Mekhanai Pesawaran, masa yang pilih bukan masyarakat Pesawaran sih. Lucunya lagi, satu orang bisa voting banyak-banyak tanpa ada batasan. Ironis sekali, sistem apa ini, jangan sampai agenda ini menjadi agenda untuk kepentingan kelompok tertentu atau oknum yang diduga terindikasi mencari uang,” tegas Agung.
Lanjut dia, memang betul tidak ada kalimat yang memaksa masyarakat untuk melakukan voting. Tetapi secara tidak langsung mau tidak mau peserta pasti meminta rekan, keluarga, masyarakat untuk melakukan vote dengan berbayar seribu rupiah itu, pungkas Agung Muharam.
Tempat terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran Anggun Saputra, membenarkan bahwa Voting adalah salah satu dasar penilaian peserta menjadi pemenang.
Ditanya apakah Voting menjadi salah satu dasar penilaian untuk peserta menjadi pemenang, Kadis Pariwisata menjawab Iya Dong.
“Iya Dong,” ucap Anggun Saputra melalui Pesan Whatsaapnya.
Ketika kembali ditanya potensi salah satu peserta bisa memobilisasi dukungan melalui voting karena mereka punya saldo, Kadis Pariwisata berkata itu bukan pemenang utama tapi kategori pavorite.
“Bukan pemenang utam tapi kategori pavorite,” timbalnya lagi.
Sambung Anggun, nanti kita kirim narasinya, intinya pemenang kategori pavorite, dan ini hampir semua Kabupaten dan Provinsi sudah seperti itu, ujar dia.
“Kita mengikuti perkebangan yang ada, tidak ada paksaan untuk melalukan vote, untuk kemajuan pariwisata kami butuh dukungan dari seluruh stakeholder yang ada,” singkatnya. (Red)
