Advertisement
TULANGBAWANG - Pemasangan baja ringan pada pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya, dan pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya, SMP Bina Bakti, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 diduga tidak sesuai spesifikasi.
Selain tampak beberapa kerangka baja ringan yang telah berkarat. Baja ringan yang terpasang dengan merk Kencana Intan itu diduga dioplos dengan baja ringan yang tidak bermerk dan tidak memenuhi SNI.
Beberapa pekerja di lokasi pekerjaan SMP Bina Bakti yang terletak di Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulangbawang itu tidak mengetahui secara pasti mengenai pemasangan rangka baja ringan itu.
"Katanya tukang rangka baja ringan dari Menggala, saya tidak tahu pasti. Kami hanya mengerjakan untuk bangunanya. Lebih jelasnya silahkan tanyakan langsung ke pihak sekolah," ujar para pekerja, belum lama ini.
Konsultan yang membidangi daripada pekerjaan SMP Bina bakti saat dikonfirmasi juga enggan memberikan keterangan dalam hal pekerjaan tersebut.
Sampai berita ini diterbitkan, Kepala sekolah SMP Bina Bakti, Maskur, juga belum dapat dikonfirmasi terkait permasalahan ini.
Terkait hal ini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulangbawang dapat melakukan hal tegas untuk membongkar semua kegiatan pemasangan baja ringan di SMP Bina Bakti.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komite SMP Bina Bhakti Kabupaten Tulangbawang, Rohmad, yang juga sebagai ketua Panitia Pembangunan Swakelola (P2S) merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan sekolah setempat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan setempat tahun 2023.
Diketahui, SMP Bina Bakti mendapatkan alokasi Pembangunan ruang Tata Usaha (TU) beserta prabotnya senilai Rp.361.937.000, pembangunan rumah dinas guru beserta prabotnya senilai Rp.247.822.000, dan pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) beserta prabotnya senilai Rp.269.718.000.
Menurut Rohmad, baik keuangan dan belanja material dan kontruksi hingga upah tenaga kerja langsung dikelola oleh kepala sekolah Maskur.
"Benar saya sebagai ketua komite SMP Bina Bakti, tapi saya tidak terlibat langsung dalam pembangunan sekolah. Saya sebagai ketua komite tapi tidak merasa sebagai Panitia Pembangunan Swakelola Sekolah. Semua mengenai keuangan dan belanja langsung ditangani oleh Abah Maskur selaku kepala Sekolah," terang Rohmad kepada wartawan belum lama ini.
Dirinya menjelaskan, awalnya dirinya memang benar diperintahkan oleh kepala sekolah untuk mencari tukang namun tidak diberikan kewenangan untuk menggunaka anggaran ataupun kewenangan untuk belanja material, belanja kontruksi maupun upah tenaga kerja.
"Silahkan tanyakan langsung kepada Abah (Kepala Sekolah SMP Bina Bakti, Maskur) kalau soal anggaran. Karena saya selaku Komite tidak tahu-menahu," terangnya.
Ia menambahkan dirinya sempat mengadakan rapat komite untuk membahas terkait hal tersebut. Bahkan beberapa komite sekolah menyatakan akan mengundurkan diri dari panitia pembangunan swakelola sekolah.
"Tapi saya tegaskan kita selaku Komite SMP Bina Bakti tidak boleh mundur hanya karena tidak dilibatkan dalam pembangunan sekolah oleh kepala sekolah. Komite harus tetap mengawasi dan mengawal pembangunan sampai selesai dan hasilnya baik dan maksimal," tegasnya.
Dirinya sempat dimasukan kedalam grup Panitia Pembangunan Swakelola Sekolah dalam aplikasi WhatsApp oleh Kepala Sekolah.
"Dalam grup itu tertera tim Panitia satu yakni pak Mul dan tim dua yakni saya. Kemudian tim pengawas satu pak Wardi dan tim pengawas dua bang Rizal," imbuhnya.
Mengenai persoalan ini Kepala SMP Bina Bakti Maskur belum bisa dikonfirmasi. Beberapa guru SMP Bina Bakti juga enggan memberikan keterangan terkait hal ini.
"Silahkan tanyakan langsung ke Komite dan Panitia Pembangunan Swakelola Sekolah pak Rohmad atau langsung kepada Kepala Sekolah pak Maskur," ujar guru setempat.
