Advertisement
Bandar Lampung - Ketua Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung, Edwin Febrian soroti transparansi anggaran serta aturan yang dikelola Diskominfotik Provinsi Lampung. Pasalnya, semakin banyak keluhan yang keluar dari puluhan awak media tentang anggaran kerjasama yang dianggap semau-mau.
Menurut Edwin, kegaduhan yang muncul dikalangan media-media yang selama ini mensuport pembangunan Provinsi Lampung melalui pemberitaan, itu dikarenakan adanya penurunan nilai kerjasama yang dianggap tidak pantas dan dugaan monopoli kerjasmaa terhadap media.
Dugaan monopoli yang dimaksud, sambung Edwin, adanya dugaan beberapa media yang menjadi prioritas dengan nilai kerjasama fantastis sehingga membuat media lain terkebiri melalui diturunkannya nominal kerjasama tersebut.
Padahal, berdasarkan hasil penelusuran teman-teman media bahwa anggaran perubahan yang telah disahkan melalui DPRD setempat tidak ada pengurangan dari sebelumnya atau seperti dimasa Covid-19 disebut refocusing.
Tidak hanya itu, menurut beberapa teman media juga bahkan mengatakan bahwa aturan yang dibuat oleh pimpinan Diskominfotik Provinsi Lampung saat ini terkesan ugal-ugalan sehingga menimbulkan persoalan.
Melalui Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung, temann-teman media menghimbau kebijakan yang dibuat Diskominfotik yang menyangkut media harus dibicarakan terlebih dahulu.
“Kan kita bisa duduk bareng membahas nilai tersebut. Karena selama ini setiap kali membahas anggaran, kami IJP selalu dilibatkan karena itu salah satu bentuk tranparansi Diskominfotik kepada media. Tidak ada kocok bekem atau bentuk pengkondisian lainnya,” terang Edwin didampingi Sekretaris dan Pembina IJP serta pengurus lainnya, Selasa (3/10/2023).
Puluhan awak media yang berhimpun di Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung sangat mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat saat ini.
Menurut IJP, bagaiman bisa membawa kemajuan dan mendistribusikan informasi yang baik tentang Lampung kalau di internalnya saja sudah gaduh begini. Diskominfotik adalah corongnya informasi bagi masyarakat, harusnya bisa mementaint dengan media-media yang selama ini turut serta berperan dalam pembangunan Lampung melalui pemberitaan.
“Kalau ini terus dibiarkan kami yakin kegaduhan ini bukan hanya soal Diskominfotik saja melainkan akan melebar ke persoalan yang lain. Untuk itu kami meminta Gubernur Lampung segera mengevaluasi kinerja para Pejabat di Lingkup Diskominfotik agar kegaduhan ini tidak menjadi bumerang bagi pembangunan Provinsi Lampung dan kalau perlu copot plh Kadisnya yang memang diketahui dirinya juga manjabat Kadisdukcapil setempat,” tegas Edwin.
Lanjut Edwin, Mungkin karena memegang dua Dinas sekaligus membuat konsentrasi dan kinerjanya tidak maksimal. Untuk itu IJP berharap kepada Gubernur Lampung segera mencarikan Kadiskominfotik baru yang memang berkompeten dibidangnya.
“Harus menempatkan orang yang berkompeten agar Kominfotik Lampung bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya. Jangan katanya-katanya, kami yang tiap hari beraktivitas di pemprov ini juga ingin dihargai seperti sebelum-sebelumnya. Jangan anggap kami tidak ada karena kami pun dibentuk melalui persetujuan Gubernur serta SK dari Gubernur,” tutup Edwin.
