Advertisement
Lampung Barat - Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat, Drs. Nukman, MM., melakukan evaluasi kinerja triwulan II, kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Tim. No.7, RT.2/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat pada Senin 19 Juni 2023.
Evaluasi kinerja Pj Bupati Lampung Barat Triwulan II tersebut, Nukman didampingi Plh. Sekda Drs. Ismet Inoni, Inspektur Lampung Barat Ir. Sudarto, Kepala Bappeda Ir. Agustanto Basmar, Kepala BPKD Ir. Okmal, Kepala Disdikbud Bulki, S.Pd., Kepala DP2KBP3A Danang Hari Suseno, S.Ag, MH., Kepala Dinas Kesehatan dr. Widyatmoko Kurniawan, Kepala DPUPR Ir. Ansari, Kabag Tapem dan OTDA Domi Novalisa, S.ST., serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mazdan, SIP.
Dalam evaluasi kinerjanya ini, pihaknya menyampaikan bahwa ia telah melakukan berbagai upaya dalam menyukseskan berbagai program pemerintah pusat di bumi beguai jejama sai betik tersebut. Salah satunya, yakni penurunan angka Stunting.
Nukman menyampaikan bahwa Pemkab Lampung Barat telah berhasil menurunkan angka Stunting di kabupaten Lampung Barat. berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Lampung Barat dalam rangka penurunan angka Stunting salah satunya melalui program bapak asuh, dalam program ini Pemkab Lampung Barat memberikan bantuan sembako, perbaikan rumah dan jamban.
Secara rinci, jumlah balita stunting pada tahun 2022 sebanyak 1.213 orang turun menjadi 1.058 orang pada tahun 2023 atau terjadi penurunan sebesar 12,77 Persen.
Kemudian prevalensi Stunting tahun 2022 yakni 6,35 persen, turun menjadi 5,29 persen pada tahun 2023.
penurunan angka Stunting juga didukung anggaran yang cukup besar, dimana pada tahun anggaran 2023 ini saja Pemkab Lampung Barat menyiapkan anggaran Rp15.087.936.200.
Anggaran sebesar Rp15,087 miliar itu terbagi di sejumlah Perangkat Daerah seperti di Dinas Kesehatan Rp11,112 miliar lebih, Bappeda Rp21 juta lebih, Dinas Perikanan Rp174 juta, Dinas Ketahanan Pangan Rp122 juta lebih, Dinas Perkebunan dan Peternakan Rp383 juta lebih, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Rp160 juta.
Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup Rp1,744 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Rp92 juta lebih, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp750 juta serta Dinas Sosial sebesar Rp527 juta lebih.
"Kita terus mendorong program pemerintah pusat, selain Stunting kami juga menyampaikan berbagai progres dalam berbagai program lainnya, seperti penyerapan anggaran, penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan kemiskinan biasa, langkah-langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga permasalahan perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM)," ujar Nukman.
"Dalam evaluasi Triwulan II ini, tim evaluator dari Inspektorat Kemendagri memberikan berbagai saran dan masukan terkait peningkatan kinerja dan tentunya itu akan dilaksanakan dengan baik," sambungnya. (Indra/KN)
