Advertisement
Pesisir Barat--Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejakteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung melanjutkan Kunjungan Kerja ke Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Punggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (16/11/2022).
Dalam kunjungan kerja tersebut Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal yang diwakili Ketua Bidang III Erna Suud Hanan beserta pengurus TP PKK Provinsi Lampung lainnya disambut Wakil Bupati Pesisir Barat, A.Zulqoini Syarif,S.H dan Wakil ketua 1 TP. PKK Yulnawati Zulqoini Syarif dan sejumlah kepala OPD.
Kunker dan sekaligus penyerahan bantuan dari TP PKK Provinsi Lampung dan sejumlah OPD Provinsi Lampung kepada masyarakat Pesisir Barat dalam rangka monitoring dan evaluasi desa model konvergensi penanganan dan pencegahan stunting sekaligus desa ramah perempuan, dan peduli anak.
Dalam Sambutan tertulis Ketua TP-PKK Lampung, yang disampaikan Ketua Bidang III Erna Suud Hanan mengatakan, ada 3 point penting dari TP-PKK yaitu, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan pencegahan stunting.
“Permasalahan pencegahan stunting sangat penting, karena stunting berpotensi menurunkan kualitas generasi penerus, masih dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkan pencegahan stunting, untuk itu TP-PKK Provinsi Lampung hadir di Pesisir Barat pada hari ini,” jelasnya.
Erna Suud Hanan yang didampingi Ketua Pokja 3 Ny. Achayati Kusnardi dan Ny. Leni Marlina anggota Pokja 3 dalam Kunker tersebut menambahkan, Isu pemberdayaan perempuan hakikatnya bukan menjadikan ibu-ibu sebagai pesaing bagi bapak bapaknya, tapi ibu-ibunya diharapkan bisa menjadi mitra dan pelengkap bagi bapak-bapaknya serta bisa menyiapkan anak-anaknya menjadi generasi berkualitas.
"Kenapa permasalahan stunting atau kerdil ini menjadi sangat penting, karena stunting akan berakibat pada menurunnya kualitas sumber daya manusia," Ujarnya.
Sementara Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif,S.H, mengatakan, stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terhambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal. hal ini menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang di bawah rata- rata, dan bisa berakibat pada prestasi sekolah yang buruk.
Menurut WHO, tambah Wabup, batasan prevalensi stunting suatu wilayah sebesar 20 persen. secara nasional berdasarkan hasil survei status gizi indonesia (ssgi) tahun 2021 yang dilaksanakan kementerian kesehatan, angka prevalensi stunting di indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4%, atau menurun 6,4% dari angka 30,8% pada tahun 2018.
Sedangkan kabupaten pesisir barat prevalensi stunting berkisar 22,8%. “pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi hingga 14% pada tahun 2024. itu artinya, kita harus menurunkan prevalensi sebesar 10,4% dalam 2,5 tahun ke depan, yang tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya”. A.Zulqoini Syarif,S.H melanjutkan sesuai dengan strategi nasional dalam penanggulangan stunting, telah ditetapkan 5 (lima) pilar pencegahan stunting, antara lain : pertama, komitmen dan visi kepemimpinan; ke-dua, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; ke-tiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; ke-empat, ketahanan pangan dan gizi; dan ke-lima, pemantauan dan evaluasi.
Dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut, maka pada hari ini ketua pkk mengadakan kunjungan kerja, salah satunya untuk meningkatkan kemitraan dalam pelayanan 1000 hari pertama kehidupan, menciptakan generasi yang sehat, cerdas dan berprestasi.
"Rembuk stunting pada hari ini, saya harapkan dapat meningkatkan komitmen bersama, dalam penurunan dan pencegahan stunting di kabupaten pesisir barat yang kita cintai ini," ujarnya.
Terkait hal tersebut Wabup Pesibar A.Zulqoini Syarif,S.H minta, intervensi tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja, tetapi juga dilaksanakan oleh sektor lain. karena tingkat keberhasilan program ini sangat dipengaruhi sektor non kesehatan, dengan proporsi dukungan mencapai 70%.
Masih kata A.Zulqoini Syarif,S.H, pandemi covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun ini, telah kita rasakan dampaknya, terutama dibidang kesehatan dan gizi masyarakat. dampak tersebut yang sangat berpotensi meningkatkan angka stunting, dan berpotensi mengancam target menurunkan angka stunting, secara nasional hingga 14% pada tahun 2024.
"Kondisi ini juga terjadi di kabupaten pesisir barat dimana bisa kita lihat layanan posyandu balita maupun ibu hamil mengalami penurunan, baik karena penghentian penyelenggaraan posyandu, maupun faktor ketakutan masyarakat untuk mengunjungi posyandu, dan fasilitas kesehatan ibu dan balita, " pungkasnya.
Terkait kondisi pasca pandemi covid-19, Wabup Pesibar meminta kepada seluruh perangkat daerah bersama stakeholder terkait untuk melakukan inovasi-inovasi agar upaya pemenuhan gizi masyarakat, utamanya bagi mereka yang rentan seperti ibu hamil dan anak balita, bisa tetap terpenuhi, dengan tetap menerapkan kearifan lokal di masing-masing wilayah. (*)
