Advertisement
Bandar Lampung - Masyarakat akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024. Belajar dari pengalaman sebelumnya, menurut Komisioner KPU RI, Muhammad Afifuddin menyampaikan, potensi persoalan sebelumnya masih mungkin terjadi pada Pemilu 2024.
Ia mengatakan, masyarakat tidak bisa hanya fokus pada proses pemilihan. Edukasi kepada masyarakat tentang demokrasi juga mesti dilakukan agar proses Pemilu tidak hanya sekedar memilih.
Menurutnya, hal tersebut merupakan peran lembaga pemantau atau kelompok pemerhati demokrasi. Maka, lanjutnya, kehadiran lembaga pemantau merupakan hal penting dalam suasana Pemilu.
"Harus berbagi peran seperti Lampung Democracy Studies (LDS), jangan hanya fokus pada penyelenggaraan," kata dia dalam Dialog Demokrasi yang diselenggarakan LDS, Senin, 17 Oktober 2022.
Kemudian, potensi perpecahan menggunakan isu sensitif di masyarakat Indonesia juga sangat mungkin terjadi. Ditambah lagi kemajuan teknologi saat ini mempermudah oknum tak bertanggungjawab menyebarkan informasi palsu.
Selain itu, potensi politik uang juga menjadi kekhawatiran tersendiri dalam gelaran Pemilu. Menurut Muhammad Afifuddin, hal-hal itu yang juga mesti menjadi perhatian bagi kelompok pemerhati demokrasi.
"Perkembangan teknologi sangat mungkin dijadikan alat untuk memecah masyarakat melalui isu sensitif," ujarnya.
Memahami perbedaan dan kesepahaman menjadi hal yang mahal dan harus dijaga. Terlebih ketika sudah berada pada nuansa Pemilu ke depan.
Ketua Bawaslu Lampung didampingi Anggota Bawaslu Lampung dan Kepala Sekretariat menerima lawatan silaturahmi Komisioner KPU RI M. Afifuddin di kantor Bawaslu Lampung, Turut hadir Ketua Bawaslu Lampung 2014-2022 yang saat ini mendirikan Lembaga Lampung Democracy Studies (LDS) Fatikatul Khoiriyah, Ketua KPU Lampung Erwan Bustomi, sejumlah Anggota KPU Lampung, Kasek KPU Lampung, dan Ketua Bawaslu NTB. Sebelum bergabung di KPU RI, M. Affifuddin merupakan pengampu Divisi Pengawasn Bawaslu RI (2017-2022). Selasa 18 Oktober 2022. (*)
