Advertisement
Jakarta -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menghadiri pengarahan Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/09/2022).
Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, kepala lembaga, pimpinan BUMN, dan pejabat terkait lainnya.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan, bahwa sudah sering saya sampaikan tapi terus akan saya sampaikan berulang-ulang untuk mengingatkan kepada bapak ibu dan saudara-saudara sekalian bahwa dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian yang tinggi semua negara sulit sekarang ini.
Ekonomi global juga sangat sulit diprediksi, sangat sulit dikalkulasi, sangat sulit dihitung dan siapapun lah suruh ngitung pasti akan kesulitan arahnya akan kemana penyelesaiannya seperti apa.
Setiap hari kita mendengar mengenai krisis pangan bayangkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut dan ini yang betul-betul mengenaskan 197.00 orang setiap hari meninggal karena kelaparan.
"Kita dapat bersyukur bahwa bulan Agustus yang lalu kita mendapat pengakuan bahwa Indonesia sudah swasembada pangan sejak tahun 2019 dan dianggap memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dari international rice research institute, " kata Presiden.
Presiden Juga meminta para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, agar bekerja detail agar dapat mengendalikan inflasi yakni dengan bersama-sama.
"Oleh sebab itu kita harus kompak! Harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani COVID-19, kalau COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita harus bersama-sama setuju?" tanya Presiden Jokowi.
Presiden melanjutkan, Kalau di negara lain urusan inflasi adalah urusan bank sentral, caranya dengan menaikkan interest rate sekian basis poin sehingga kredit menjadi 'ter-rem', uang yang lari kepada masyarakat juga 'ke-rem', inflasi turun tapi teori-teori seperti itu sekarang tidak menjamin inflasi turun," kata Presiden.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyebut praktik yang terjadi di Indonesia adalah kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan beringan.
"Jadi, saya senang antara Bank Indonesia untuk kebijakan moneter dan Kementerian Keuangan untuk fiskalnya berjalan beriringan dan rukun tanpa kita mengintervensi kewenangan BI. Akan tetapi, yang lebih penting adalah bukan rem uang beredar, melainkan menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan harga barang dan jasa, itu menjadi tanggung jawab kita semua," jelas Presiden. (*)
