Advertisement
PEKANBARU---Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Se-Sumatera di Hotel Premiere Pekanbaru, Pekanbaru, Riau, Kamis (30/6/2021).
Rakor tersebut digelar untuk mempercepat pembangunan di Sumatera melalui dukungan potensi yang ada di masing - masing provinsi dengan saling bersinergi. Adapun tema Rakor Gubernur pada tahun ini adalah Transformasi Ekonomi Sumatera.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, saat mendampingi Gubernur Lampung pada kesempatan tersebut, Gubernur Arinal Djunaidi mengemukakan beberapa hal terkait pembangunan di Sumatera, diantaranya yakni :
1. Menguatkan kembali keseimbangan pembangunan dan kelestarian fungsi hutan yang ada di Sumatera, karena hutan juga menjadi bagian yang sangat strategis dalam konteks keberlanjutan pembangunan.
2. Mendorong dibangunnya pusat informasi bersama di sektor perdagangan, yang berlokasi di Kepulauan Riau
3. Terkait aspek konektifitas, Gubernur Arinal mengimbau agar daerah-daerah di Sumatera dapat mengoptimalkan keberadaan jalan tol Trans Sumatera agar mempunyai daya ungkit bagi perekonomian tiap-tiap Provinsi di Pulau Sumatera.
4. Mendorong dan menjaga ketahanan pangan di Pulau Sumatera dengan mengedepankan fungsi Provinsi Lampung dan daerah pertanian lainnya yang memiliki surplus padi serta hasil-hasil pertanian lainnya.
5. Dalam hal penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Gubernur Arinal mendorong adanya sertifikat ternak untuk menjamin keamanan terhadap penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
6. Optimalisasi ekonomi dengan potensi perikanan laut di perairan Lampung dan Bengkulu serta mendorong hilirisasi perikanan untuk nilai tambah bagi masyarakat
7. Gubernur Arinal menggagas rencana dibangunnya Rumah Sakit Internasional, yang diharapkan akan menjadi hub layanan kesehatan internasional di Sumatera.
8. Optimalisasi Bakauheni Harbour City sebagai salah satu penggerak wisata di Sumatera, khususnya di Lampung, dengan memanfaatkan potensi wisata yang berada diperlintasan Pulau Jawa dan Sumatera.
Rakor gubernur se-Sumatera tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang termaktub dalam Maklumat Bumi Lancang Kuning, diantaranya adalah rekomendasi jangka pendek dan rekomendasi jangka panjang yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat. (Rls/KN)
