Advertisement
Jakarta - Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Penggerak Milenial Indonesia (PMI), M. Taufik mempertanyakan dasar pelaporan Ketua KPK, Firli Bahuri oleh Alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) KPK 2020.
Menurut Taufik, pelaporan tersebut tidak berdasar dan cenderung mengada-ada. Pasalnya, kata Taufik, pemberian penghargaan Ketua KPK kepada pencipta mars dan hymne KPK merupakan sebuah kewajiban yang harus didapatkan oleh sang pencipta lagu.
"Tak ada yang salah dari pemberian penghargaan kepada pencipta lagu yang menghibahkan karya intelektualnya kepada lembaga anti rasuah itu. Permasalahannya hanya kebetulan sang pencipta lagu adalah istri dari Ketua KPK," ujarnya kepada wartawan pada Rabu, (9/3).
Taufik menilai, laporan Alumni AJLK2020 ke Dewas tidak akan ditindaklanjuti karena tidak memiliki dasar yang kuat. Bahkan, menurutnya, hanya ingin mencari sensasi belaka.
"Tidak akan ditindaklanjuti. Karena dasarnya tidak ada. Hanya sebatas sensasi," bebernya.
Taufik menambahkan, penghargaan kepada sang kreator merupakan hal yang wajar dan harus dilakukan. Dalam konteks ini, kata Taufik tidak ada yang salah dari sikap Firli Bahuri.
Taufik menambahkan, sejak KPK berdiri selama 20 tahun lamanya belum memiliki mars dan hymne KPK. Terlebih kini berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, lembaga antirasuah berada di bawah kekuasaan eksekutif.
"Sudah 20 tahun KPK belum memiliki Mars dan Hymne. Saat ada yang menghibahkan pikiran dan raganya untuk menghibahkan karya intelektual itu, malah dipermasalahkan. Kan aneh," imbuhnya.
Padahal, kata Taufik, dengan mars dan hymne KPK, semangat pemberantasan korupsi di lingkungan KPK bisa semakin hidup dan bergelora.
"Mars dan hymne ini memiliki semangat yang menggelora dalam jiwa pegawai KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini. Harusnya kita apresiasi bersama," jelasnya.
Taufik meminta masyarakat agar tidak tergiring opini yang menyudutkan Firli Bahuri. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menjadi fokus kita bersama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. (Rls/KN)
