Advertisement
Pesawaran - Tarif Retribusi Penyebrangan di Air, Pelayanan Bongkar Muat Non Bisnis, dan Tarif Pelayanan Pas Masuk Pelabuhan, di dermaga 4 Ketapang kabupaten Pesawaran diduga banyak dimainkan oleh oknum dinas terkait.
Berdasarkan temuan di lapangan, ada yang ganjal ketika melihat karcis retribusi yang biasa digunakan pihak Dinas Perhubungan Pesawaran seringkali tidak ada nomor dan tidak ada cap. Hal itu lah yang menjadi kecurigaan dan ketakutan masyarakat atau agen tour travel ketika mereka membayar retribusi malah tidak benar-benar masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten setempat karena adanya oknum yang bermain.
Sejak diterapkannya perda Kab, Pesawaran, No.6/th 2020, dikawasan penyebrangan wisata itu masih banyak warga atau agen tour travel setempat yang bertanya dampak dari adanya pembayaran retribusi PAD yang ditarik perorang dan tiap kali sandar tersebut.
Menurut RN warga yang juga pelaku usaha tour travel setempat sangat menyayangkan jika benar ada oknum yang bermain melalui karcis retribusi terbut.
"Saya perhatikan setiap kali kami membayar retribusi, seringkali yang kami terima adalah karcis tanpa nomor dan cap. Itulah yang membuat kami bertanya-tanya apakah benar seperti itu bentuk karcis resminya tidak ada cap dan nomor," ungkap RN, Sabtu (4/12/2021).
Menurut RN, jika retribusi tersebut dikelola dengan baik pastinya kami sangat mendukung karena endingnya akan berdampak baik juga bagi kami yang selalu melakukan pelayanan jasa penyebrangan dan pariwisata.
"Sama halnya seperti kita membayar pajak, artinya kan uang retribusi tersebut bisa kembali lagi berupa peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana pelabuhan atau dermaga Ketapang ini. Namun selama ini berjalan belum ada peningkatan fasilitas dermaga khususnya di dermaga 4 Ketapang," paparnya.
Ditempat berbeda, Ketua DPD II GPN Pesawaran yang akrab disapa Putra juga tidak menyangkal apa yang di ucapkan RN tersebut.
"Kebetulan saya juga sedang merintis usaha di dunia pariwisata sebagai agen tour travel. Dan memang benar, seringkali karcis yang dikeluarkan oleh pihak dinas yang bertugas di lokasi penyebrangan tidak ada nomor dan capnya," ucap Putra.
Sambung Putra, kami tetap berharap petugas retribusi bisa bekerja secara profesional dan tidak bermain dengan hal-hal yang sejatinya bisa merugikan pemerintah daerah kabupaten Pesawaran.
"Pariwisata di Pesawaran sangat berpotensi sekali untuk menyumbang PAD asalkan bisa dikelola dengan jujur dan transparan. Kemudian melalui retribusi tersebut juga bisa meningkatkan fasilitas dermaga, lokasinya ditata dengan baik, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan," terangnya.
Lanjut Putra, terkait karcis retribusi yang kerap kali tidak ada nomor dan cap, DPD II Gerakan Pemuda Nusantara kabupaten Pesawaran meminta kepada pihak dinas terkait agar dapat menjelaskan adanya temuan karcis tersebut.
"Kami berharap kepala dinas perhubungan kabupaten Pesawaran bisa menjelaskan tentang karcis itu, apakah memang tidak ada nomor dan cap atau bagaimana sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menimbulkan kecurigaan tentang adanya dugaan penyimpangan dana retribusi tersebut," pungkasnya. (Red)
