Advertisement
Bandar Lampung – Ade Utami Ibnu Anggota DPRD Provinsi Lampung menyoroti viralnya video Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang marah – marah dan menantang Mendikbud Ristek Anwar Nadiem Makarim ketika diwawancarai oleh wartawan terkait Disorotnya beberapa daerah di Provinsi Lampung yang melarang pembelajaran tatap muka (PTM).
Pertanyaan sejumlah wartawan pada Arinal itu bermula dari Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, yang disiarkan melalui Youtube DPR RI.
Dalam RDP tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nadiem Makarim menyampaikan ada beberapa daerah yang masih melarang PTM terbatas oleh pemdanya walaupun sebenernya dari Kementrian sudah mengizinkan untuk zona kuning dan hijau dapat melakukan PTM sejak 2020.
“Ada beberapa daerah nih Bapak Ibu anggota Komisi 10 tolong bantuannya. Ada beberapa daerah yang masih melarang PTM terbatas dilarang oleh Pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya ya tolong,” kata Nadiem.
“Ada kepulauan Riau ya ini mohon dukungannya, Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Kota Serang dan Gorontalo, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulangbawang, dan Pemkab Mesuji yang ini adalah beberapa daerah yang secara eksplisit dilarang oleh Pemdanya,” ujar Nadim.
Ade Utami beranggapan seharusnya Gubernur Lampung sabar dan tidak perlu marah – marah bahkan menantang nadiem makarim, seharusnya Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab saling bersinergi agar Pembelajaran Tatap Muka di Provinsi Lampung dapat segera terlaksana.
“Sebaiknya daerah – daerah yang sudah bisa melaksanakan PTM di Provinsi Lampung segera merancang sistem seperti apa yang aman untuk diterapkan selama PTM sehingga tidak tercipta klaster baru selain itu berdasarkan INGUB no 17 tahun 2021 pun disebutkan bahwa di satuan pendidikan dapat dilakukan pembelajaran tatap muka," ujar Ade melalui siaran persnya, Rabu (25/8/2021).
Selain itu, ade utami juga mendorong agar pemprov segera melakukan peningkatan vaksinasi di Provinsi Lampung karena sampai saat ini provinsi lampung masuk dalam lima provinsi terendah vaksinasi yaitu Lampung, Maluku Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, serta Papua, padahal vaksinasi guru atau tenaga pendidik adalah salah satu faktor yang membolehkan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka.
"Apa kendalanya mengapa vaksinasi kita rendah, seharusnya dikomunikasikan ke pemerintah pusat, karena masyarakat kita sudah terlalu lelah dengan kondisi saat ini," pungkas Ade. (Red/KN)
