Advertisement
JAKARTA – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si menyampaikan, setiap tahun Kementerian Dalam Negeri melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah. Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan inovasi daerah dan membudayakan budaya kerja inovatif dan kreatif di lingkungan pemerintahan daerah. “Langkah ini terus dilaksanakan guna menunjang terciptanya budaya inovasif dan kreatif di lingkungan pemerintahan daerah,” katanya saat menjadi narasumber secara virtual pada acara Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, Kamis, 15 Juli 2021.
Fatoni menyampaikan, agar dapat menumbuhkan budaya inovatif dan kreatif di daerah, pemda perlu melakukan 10 strategi. "Paling tidak, ada 10 strategi yang perlu dilakukan dalam mendorong inovasi daerah dan membudayakan kerja inovatif dan kreatif, yaitu inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah, dukungan kebijakan kepala daerah, evaluasi komitmen kinerja inovasi, komunikasi dan koordinasi, _marketing_, menggalakan kompetisi. Selain itu perlu juga manajemen inovasi, keberlanjutan inovasi, pembentukan _innovation hub_, dan penetapan inovasi sebagai indikator kinerja utama,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan dengan melakukan pemecahan masalah di setiap pekerjaan dengan cara-cara yang efektif dan inovatif, kinerja pemda tentunya akan meningkat. Selain itu, kepala daerah dapat mendorong segenap jajarannya untuk melakukan program yang inovatif, misalnya dengan mewajibkan perangkat daerah untuk menghasilkan inovasi. Fatoni menambahkan, agar inovasi dapat dilaksanakan secara konsisten, secara berkala pemda perlu melakukan evaluasi. “Upaya tersebut perlu ditambah dengan komunikasi dan koordinasi antar _stakeholder_ demi menjaga kelangsungan inovasi,” terang Fatoni.
Menurut Fatoni, inovasi yang dihasilkan daerah juga perlu ditunjang dengan _marketing_ dan _branding_. Cara ini diyakini dapat memberikan dampak inovasi ke berbagai pihak, sebab secara tidak langsung banyak pemda yang terinspirasi. Selain itu, penting bagi jajaran pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan atas manajemen inovasinya. Hal ini perlu dicapai demi menghasilkan kualitas inovasi yang optimal. “Pemda juga penting memberdayakan iklim kompetisi inovasi dalam peyelenggaraan pemerintahan,” terangnya.
Di sisi lain, Fatoni mengimbau agar pemda membentuk _innovation hub_, mengingat ikhtiar ini diyakini mampu menjadi wadah interaksi antar aktor inovasi dalam mengembangkan inovasinya. Selain itu, agar inovasi terus terlaksana berkelanjutan, pemda perlu mendorong terciptanya inovasi _upgrade_ dan _update_. “Yang tak kalah penting, pemda dapat menjadikan nilai indeks inovasi sebagai indikator kinerja utama jajaran perangkat daerah. Sehingga semua pihak termotivasi untuk menghasilkan inovasi,” jelas Fatoni. (Rls/KN)
