Advertisement
BANGKA BELITUNG|konkritnews.com--Tambang ilegal yang beroperasi di Teluk Kelabat dalam, dapat penolakan keras dari Nelayan. Hal ini di sampaikan langsung oleh perwakilan Nelayan, Wisnu, yang berkumpul dirumah temu Nelayan di Pulau Danto. Mereka terdiri dari 12 Desa yang jumlah Nelayan aktifnya kurang lebih enam ratusan lebih.
Wilayah itu merupakan zona anti tambang yang merupakan muara belasan sungai dan penyangga Taman Nasional Gunung Maras, dengan adanya aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di sepanjang perairan Teluk Kelabat Dalam itu, maka hasil tangkap Nelayan pun berkurang.
"Ya mau gimana lagi, sekarang hasil tangkap kami sedikit, jangankan hasil tangkap, lokasi untuk tangkap ikan nya saja sudah sedikit," Kata Wisnu.
Disini juga ia pun menyebutkan bahwa Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi, ingin menertibkan dan membebaskan tambang dari wilayah Teluk Kelabat Dalam, tapi tak kunjung ada bukti.
"Kemarin kami mendengar pernyataan langsung dari Erzaldi, bahwa ia berjanji akan menghapus dan menertibkan tambang ilegal yang ada disini dalam minggu-minggu ini, tapi kenyataannya sampai sekarang kami masih menunggu pertanggungjawaban dari pernyataannya tersebut," tuturnya.
Dengan adanya pertemuan ini, para Nelayan bertekad ingin menyatukan visi bahwa mereka menolak adanya aktivitas tambang laut ilegal yang ada di wilayah Teluk Kelabat Dalam.
"Kami menolak adanya aktivitas tambang laut ilegal ini, tapi dengan catatan kami bukan anti tambang, dengan maksud kami cuma menolak adanya aktivitas itu di Wilayah tangkap ikan kami di perairan Teluk Kelabat Dalam," pungkasnya.
Berdasarkan Perda No.3 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baru disahkan pada 27 April 2020, Teluk Kelabat tidak masuk dalam zona pertambangan.
"Pak Gubernur, kami ingin agar seluruh tambang laut yang ada di sini di hilangkan, sesuai dengan pernyataan Bapak kemarin. Kami juga seluruh Nelayan sampai kapanpun menolak adanya aktivitas tambang laut disini, dan kami sudah menunggu lebih kurang empat sampai lima tahun memperjuangkan ini, jadi tolong hargai usaha kami," tegas Wisnu.
Sumber : Ketua Deputy Jaringan Presidium FPII
Editor : ROBI
