Advertisement
Kota Metro (Lampung) - Persatuan Wartawan Republik Indonesia ( PWRI ) Kota Metro,menuntut transparansi dan akuntabilitas terkait dana anggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro.Mengingat dana anggaran yang dikelola Bawaslu Kota Metro mencapai miliaran rupiah.
Namun, Koordinator Sekertariat Bawaslu Kota Metro tidak bisa menjelaskan secara rinci ataupun secara global dana anggaran dimasing - masing kegiatan. Ia berdalih data tersebut ada pada bawahannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan terkesan menutupi anggaran pada awak media.
Menyikapi hal itu, Muktaridi mewakili PWRI Kota Metro mengatakan, bahwa pada tahun 2020 Bawaslu Kota Metro telah menerima dana anggaran hibah senilai 6,5 milyar. Diharapkan didalam penggunaan dana tersebut harus lebih transparan.
"Kita ketahui bahwa Bawaslu Kota Metro telah menerima dana anggaran senilai 6,5 miliar. Adapun item - item dalam penggunaannya Sekertariat pasti mengetahui walaupun melalui laporan data. Oleh karena itu kami hadir disini meminta penjelasan karena kuasa pengguna anggaran adalah Sekertariat Bawaslu. Kami tidak ingin dana anggaran ini ditutupi, sebab ini dana negara dan harus transparan," ungkapnya.
Mengingat dana anggaran Bawaslu Kota Metro senilai 6,5 miliar juga terbagi dalam lima Kecamatan, oleh karena itu PWRI Kota Metro meminta pihak Sekertariat Bawaslu menjelaskan berapa anggaran dimasing - masing Panwas.
"Saya meminta Sekertariat Bawaslu Kota Metro terbuka, transparan dan dapat menjelaskan nilai anggaran secara global di masing - masing Panwas Kecamatan yang ada di Kota Metro. Baik anggaran untuk sewa kantor,s meubelair, ATK ataupun lainnya. Hal ini agar jelas dan masyarakat tahu dana apa saja yang dikucurkan untuk Panwas Kecamatan," jelasnya.
Saat ditemui, Marzuki selaku Koordinator Sekertariat Bawaslu Kota Metro, hanya mengatakan terkait proses pencairan dana saja dan tidak mengetahui secara detail nominal di masing - masing kegiatan.
"Pengeluaran itu sesuai kebutuhan yang ada, kalau dikecamatan sudah ada dan tidak banyak. Kami saat ini masih menunggu dan sedang di entri lagi proses di Provinsi. Kalau secara global bendahara saya enggak ada," kata Marzuki.
Marzuki juga menjelaskan bahwa ada salah satu dana yang dikeluarkan cukup besar dari item yang ada dalam anggaran.
"Dana paling besar itu honor terdiri PTPS dan PPKD. Dana ini kalau tidak habis akan dikembalikan ke kas daerah. Saya hanya ingat 2 x 1 saja" tutup Marzuki. (Samidi/KN)
