Advertisement
Betapa tidak, perilaku tidak terpuji tersebut dilakukan oleh Solihin, saat sedang dikonfirmasi terkait adanya rehabilitasi ruang kelas yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan.
"Kalau mengenai rehabilitasi bangunan ruang kelas, itu bukan bantuan dari pemerintah atau Dana Alokasi Khusus (DAK), melainkan itu murni dari swadaya pihak yayasan yang sengaja mengumpulkan dana sedikit demi sedikit guna perbaikan ruang kelas. Tapi kalau tahun lalu, memang benar, kita dapat berupa jamban, tapi kalau tahun ini nggak ada mas," ucap Solihin saat diminta keterangan di sekolahnya.
Disisi lain, menurut sumber terpercaya menjelaskan, bahwa SMP IT Nurul Fattah, pada tahun ini, mendapatkan bantuan rehabilitasi sebanyak dua ruang kelas yang bersumber dari DAK dengan pagu anggaran diperkirakan kurang lebih Rp200 juta.
Selang beberapa waktu kemudian, kembali dikonfirmasi, Solihin akhirnya mengakui, jika bangunan tersebut adalah bantuan dari pemerintah, melalui kucuran DAK tahun ini.
Terkait pengakuan sebelumnya, Solihin beralasan jika dia memang sengaja memberikan keterangan sedemikian, lantaran dirinya tidak ingin dikunjungi, bahkan dipertanyakan oleh pihak pengontrol.
"Memang ini swakelola sih, benar ini dari dana alokasi khusus, sementara kegiatan sudah berjalan satu minggu. Saya hanya menjaga pak, takutnya anggaran kita kurang, sementarakan, kawan-kawan dari oknum banyak loh pak, kalau misalkan kurang, saya kan yang jadi korban, gitu loh pak. Tujuan saya, bangunan ini selesai dan cukup," kilah Solihin.
Menanggapi hal tersebut, Junerdi selaku Ketua DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Tulang Bawang, sangat menyayangkan atas perilaku oknum Kepala Sekolah yang diduga sengaja melakukan pembohongan publik dengan cara memberikan keterangan palsu terhadap awak media.
"Tidak sepatutnya seorang kepala sekolah yang nota beneya adalah seorang berpendidikan melakukan pembohongan terhadap awak media, apalagi berhubungan dengan bantuan pemerintah. Disitu jelas, ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, otomatis menjadi pertanyaan besar bagi kami selaku pengontrol, apalagi dengan alasan tidak ingin dikunjungi oleh pihak pengontrol, bahkan mengatakan banyak oknum yang meminta uang. Sudah jelas disini yang bersangkutan sudah merusak nama baik Wartawan," tegas Junerdi.
Lebih jauh, Junerdi berharap kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, melalui pihak terkait untuk mengambil langkah tegas terkait permasalahan ini.
"Kami minta kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui pihak terkait untuk segera mengambil langkah tegas dalam hal ini. Sebab sudah jelas, perilaku yang dilakukan Kepala Sekolah SMP IT Nurul Fattah telah melanggar UU keterbukaan informasi publik dan secara tidak langsung yang bersangkutan diduga keras telah menghalang-halangi tugas media selaku pengontrol, bahkan telah mencederai nama baik dunia pendidikan di Kabupaten Sai Bumi Nengah Nyappur," tutup Junerdi.
Sementara, Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang, Suwardi, yang diminta tanggapannya, melalui pesan whatsapp terkesan cuek dan tidak merespon, lantaran pesan yang dikirim hanya dibaca tanpa memberikan balasan.
(Holidi)
