Advertisement
Aliansi Kemanusiaan Lampung gelar audensi dengan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Yozi Rizal, SH.
Terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan di laksanakan 9 Desember 2020, di Kantor Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Rabu (30/9/2020).
Aliansi Kemanusiaan Lampung yang terdiri dari Mahasiswa Malahayati, Darmajaya, dan Sekolah Tinggi Kejuruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) minta agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditunda karena masih dalam keadaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) akibat covid-19.
Dalam audensinya, Ahlun Nazar selaku Koordinator Lapangan (Korlap) mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menjamin masyarakat patuh pada protokol kesehatan.
“Sampai saat ini di Provinsi Lampung penularan covid-19 terus mengalami peningkatan dan tidak menjamin masyarakat tidak membuat kerumunan,” katanya.
Disebutnya juga, bahwa dampak covid-19, segala aktivitas di tutup seperti Ibadah Haji, Sekolah dan Sekolah Tinggi di tunda serta Perusahaan banyak di tutup dan mengakibatkan PHK di mana – mana, sedangkan Pilkada terus berlanjut.
“Dimana rasa kemanusiaan Pemerintah dalam kesejahteraan dan keamanaan rakyat, akibat dari covid-19 semua serba daring, banyak aktivitas di tunda dan PHK terhadap karyawan terjadi di mana – mana yang mengatasnamakan ekonomi dan politik,” ungkap Ahlun Nazar saat audensi berlangsung.
Tambah Ahlun Nazar khawatir pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, akan jadi cluster baru dari covid-19.
“Kami sangat khawatir dengan di adakannya Pilkada ini, akan menciptakan kelas baru virus covid-19,” ujarnya.
Pada saat yang sama Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal mengatakan bahwa wewenang penundaan Pilkada serentak ada pada Pemerintah Pusat.
“Sejauh yang saya dengar Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu, DKPP dan juga pemerinta sudah pernah melakukan rapat terkait Pilkada, dengan putusan Pilkada tetap di laksanakan,” katanya. (*)
