Advertisement
Lampung Utara|konkritnews.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara dari 45 anggota dewan yang ada di Kabupaten setempat, separuh 22 yang berangkat ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) itu seluruhnya badan anggaran, lakukan Dinas Luar (DL) dadakan pada Minggu, (17/11/219).
Perjalanan Dinas, yang diduga terkesan buru-buru dengan angenda paska hari libur, yang mana tujuan dari Dinas Luar itu sendiri dalam kegunaan Koordinasi terkait APBD tahun 2020, jumat, (29/11/219).
Pasalnya, banyak dugaan yang begitu miring dari pertemuan paska hari libur, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lakukan Dinas Luar itu dinas resmi, akan tetapi memakai anggaran peribadi
Adri, Sekretaris Dewan (Sekwan) Lampura, "Karena begini, dilaksanakan kemarin pada hari Minggu itu percepatan waktu dikarenakan waktunya sudah mepet, itu mereka konsultasi dalam keadaan menggunakan perjalanan dinas, mereka memakai dana pribadi, dikarenakan mereka jalan sehubungan dengan waktu yang sangat mepet kegunaan nya untuk menyelesaikan APBD 2020," ujar Adri.
"Dikarenakan yang akan memberikan penjelasan itu, salah satu ahli yang kita mintai konsultasi itu, mereka sendiri yang meminta waktunya hari itu pada hari minggu, dikarenakan pada hari Senin beliau akan melaksanakan dinas luar (DL)," lanjut Sekretaris Dewan Lampung Utara.
Untuk yang berangkat itu semua badan anggaran DPRD Lampung Utara, jumlahnya 22 orang untuk pimpinan.
Yang mana kita jumpai itu beliau di Kemendagri dan memang bidangnya itu, kita minta, penjelasan berkaitan dengan
pinjaman daerah dan cara peminjaman daerah serta untuk pembayaran pada tahun 2018 lalu.
"Terkait persoalan hari libur, untuk anggota dewan itu tidak ada persoalannya, tetapi mereka tidak menggunakan anggaran pemerintah, melainkan mereka menggunakan uang pribadi," papar Adri.
Karena percepatan pembahasan RAPBD, dikarenakan dari Kemendagri sendiri, meski hari libur tidak apa-apa kita minta penjelasan, dikarenakan hari senin yang bersangkutan akan dinas luar.
"Terkait perjalanan 22 Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mereka itu resmi akan tetapi tidak menggunakan anggaran pemerintah mereka memakai anggaran pribadi," sambung Adri
Sampai berita ini dirilis ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, belum bisa di konfirmasi, terkait kebenaran anggaran yang di pakai.
(Albet)
