Advertisement
Tulangbawang-KN
Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Tulangbawang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan angota PWRI, rapat tersebut digelar sekira pukul 12.30 WIB di ruangan kantor Jalan Perumnas Griya Nuansa, Kecamatan Menggala Selatan, Kabupaten Tulangbawang. Rabu, (16/10).
Pelaksana Tugas Ketua DPC PWRI Tulangbawang, Tabrani, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan agar selalu terjalin silaturrahmi dan koordinasi dengan baik antara sesama wartawan yang bertugas di Tulangbawang, baik itu wartawan dari Media Cetak, Online maupun Elektronik. Selain itu PWRI mengajak kepada wartawan untuk ikut bergabung ke organisasi PWRI sebagai anggota.
"Kita harus sama-sama memberikan masukan kepada pihak pemkab agar kerjasama yang dilakukan bisa sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing media dengan pihak humas pemkab, supaya hal ini dapat terjalin dengan baik," kata Tabrani.
Tabrani menambahkan, "Jika ada masukan dari kawan-kawan wartawan silahkan sampaikan, apa yang dipandang perlu ya kita usulkan, sebelum MOU dibuat ataupun disepakati kedua belah pihak,” tambah Ketua DPC PWRI Tulangbawang.
Kita juga berharap kepada rekan-rekan wartawan, agar didalam membuat berita dapat berimbang sehingga apa yang kita informasikan kepada masyarakat yang tertuang dalam sebuah berita itu akurat dengan tetap berpegang teguh terhadap kode etik jurnalistik.
"Terima kasih dari berbagai masukan maupun saran dari wartawan yang hadir pada rapat koordinasi ini, nanti akan ada pihaknya sampaikan terutama kepada pihak humas, terutama terkait tentang kerjasama yang didalamnya terdapat point-point yang dianggap perlu dibahas disaat rapat dengan pihak humas nanti," pungkasnya.
Sementara Sekretaris DPC PWRI Tulangbawang, Agus, menyampaikan hasil rapat dengan kesimpulan yang disaksikan bersama dihadapan para wartawan yang bertugas di Kabupaten Tulangbawang, bahwa tagihan pada Pemda atau Humas pemkab diminta adil dan merata dengan ketentuan yang berlaku.
"Untuk tarif tagihan harus full sesuai dengan nilai yang disepakati. Humas Pemkab Tulangbawang harus lebih terbuka terhadap wartawan, baik itu secara kompentatif maupun terhadap anggaran agar transparan," ungkap Agus.
Selain itu, lanjut Agus, "PWRI Tulangbawang harus meliris Data Base seluruh jumlah media dan wartawan yang bertugas di pemkab Tulangbawang, PWRI juga harus menanyakan perolehan perhitungan tagihan bagi Media Cetak dan Online, kita akan sampaikan hasil rapat yang kita sepakati ini dengan pihak pemkab Tulangbawang," terangnya.
(Nasri)
