Advertisement
Pesawaran, (Lampung) - Komite Wartawanb Reformasi Indonesia (KWRI) Pesawaran soroti program dari Kementrian Pendidikan, Dengan visual proyek yang diduga tidak begitu jelas asal-usul anggarannya. Hal ini terjadi diantaranya SD Negeri 1, SD Negeri 12, SD Negeri 39 Dan SD Negeri 46 kecamatan Gedong tataan kabupaten Pesawaran, Selasa (1/10/2019).
Pembangunan di kabupaten Pesawaran saat ini sedang digenjot di bawah ke pemimpinan Dendi Ramadhona,k,st dan Eriawan yang model pembangunannya banyak mendapat apresiasi dari masyarakat.
Namun, proyek Rehabilitasi Dan Ruang Kelas Baru (RKB) di beberapa SD Negeri kususnya yang ada di kecamatan Gedongtataan sedikitnya mencederai visi pembangunan di kabupaten Pesawaran yang mengedepankan keterbukaan informasi publik.
Tentunya, apa yang di inginkan atau di harapkan oleh masyarakat pesawaran, khususnya masyarakat kecamatan gedong tataan terkait Rehab atau RKB tersebut dapat meningkatkan wajah pendidikan di daerah tersebut.
Tetapi dibalik itu, masyarakat pun dibikin bingung bahkan salah satu komite SD Negeri yang enggan di sebut kan nama nya mengatakan tidak tau nilai anggaran proyek.
Selaku komite yang mewakili seluruh wali murid yang ada di Sekolaha ini sementra saya tidak mengetahui berapa anggaran nya dan dari mana anggaran nya karna kami dari pihak Komite tidak ada pemberitahuan apa lagi mau di rapatkan oleh pihak sekolah ungkapnya.
Pada hal ini cukup jelas proyek jika tanpa plang itu merupakan pelanggaran karena tidak sesuai dengan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 25 dan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Sementara itu Salah satu kepala tukang berinisial (M), saat dikonfirmasi terkait pekerjaannya, dia bilang dirinya saat ini hanya sebatas bekerja dan tidak tau masalah itu.
“Saya disini hanya sebatas bekerja, soal papan informasi proyek saya tidak tau,” pungkasnya.
Di lain sisih saat kepala sekolah SD negeri 12 gedong tataan sewaktu akan di konfirmasi di lokasi pembangunan mengatakan maaf kalau diri nya buru-buru ada acara di dinas dan saya buru-buru, ucapnya.
Terkait hal tersebut dari pantauan tim investigasi dan beberapa media yang tergabung di KWRI pesawaran mencoba turun ke beberapa tutik pembangunan yang ada di pesawaran menemukan di indikasikan banyaknya kejangalan dan secara teknis langgar aturan pasalnya tidak nampak papan informsi,kurangnya taranparansi kepada komite dan di duga ada indikasi interfensi dari Dinas setempat.
Untuk itu jamuddin selaku ketua KWRI pesawaran sataat di mintai tanggapan dari tim KWRI pesawaran menyapaikan akan mencoba koordinasi dan melaporan kepada komisi 4 DPRD pesawaran yang membidangi.
Ya saya akan mencoba koordinasikan kepada komisi 4 DPRD pesawaran yang membidangi hal ini,
terkait hasil tim KWRI yabg telah turun ke beberapa titik lokasi bangungan yang di kucurkan melalui perogram dari kementtian ungkap nya.
Di tempat terpisah.tim Investigasi dari KWRI mencoba menghubungi dan minta tanggapan dari, Anjas selaku kabid perencanaan di Dinas pendidikan Kabupaten Pesawaran,menyangkal melalui pesan singkat WhatsApp, “Semua kegiatan itu pasti ada papan nama kegiatanya..mungkin waktu pas kunjungan papannya terlepas atau hilang, sebab sudah kami sudah sosilisakan," ungkpanya. (Red/KN)
