Advertisement
Jawa Timur, KN
Selain menggelembungkan jumlah murid, Kepala SMKS Budi Utomo diduga Mark-Up Anggaran Belanja di beberapa komponen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tahun 2017 dan 2018.
Walaupun Pemerintah berupaya mengeluarkan peraturan pengawasan yang ketat, agar dana BOS dapat benar-benar digunakan sesuai Juklak/Juknis yang Transparan dan Akuntabel, namun hal tersebut tidak menjadi rintangan bagi Widodo selaku Kepala SMKS Budi Utomo dia diduga lebih lihai melakukan aksinya, untuk mendapatkan keuntungan dari dana BOS, bermacam-macam jurus dilakukannya.
Mulai dari dugaan fiktifkan puluhan murid setiap tahunnya, sampai diduga Mark-Up Anggaran belanja di beberapa Komponen, seperti di komponen pembelian buku teks-13 untuk murid pada tahun 2018 yang mencapai Rp 680.000 Per Eksemplar, Untuk kegiatan Komponen Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, pada triwulan 4 sebesar Rp 344.819.300, Untuk Komponen Langganan daya dan jasa pada triwulan 3 sebesar Rp 103.558.986, dan komponen perawatan sekolah mencapai Rp 236.374997 dalam Setahun.
Dana belanja tersebut diduga tidak diyakini kebenaranya, dan dengan jumlah murid yang di atas 2 (dua) ribu itu, Widodo masih saja mengeluh dengan mengatakan bahwa sekolah yang dipimpinnya, hampir semua biaya dari wali murid, pemerintah hanya dana BOS dan bantuan CSR insidensil beda dengan Negeri.
Sebelum dilanjut kami pengin curhat, Kata Widodo.
“1. Kami ini sekolah swasta yang hapir semua biaya sekolah dari orang tua siswa, pemerintah hanya BOS dan bantuan scr insidentil beda dengan negeri, guru dan sarprasnya dari pemerintah. Kami jauh lebih berat dibandingkan sekolah negeri.
2. Murid kami cukup banyak dan berasal dari sabang sampai merauke karena berbasis Pondok Pesantren sehingga dalam hal pengelolaan relatif lebih sulit.
3. Data kami valid jumlah murid kami di atas 2000 an robel kami tahun lalu 60 sekarang kami turunkan 19 pararel sehingga 47 robel, sedang ruang kelas kami terbatas sehingga sekitar 8 lab komputer serta 5 bengkel praktek kami pakai dobel muving kelas/kelas berjalan .
4. Keterbatasan kami dalam hal ruang kelas kami mencoba konsultasi yayasan untuk pengembangan areal dan pembangunan kelas baru seiring dengan bantuan pemerintah secara insidental.
5. Dalam hal pelayan publik yang begitu rumit jika ada pihak tertentu yang tidak mendukung dengan berbagai bentuk fitnah ataupun apa bentuknya kami serahkan pada Allah SWT TYME dan pihak berwajib. Kami sampaikan curhat saya ini sebagai pengelola sekalah notabenenya pelayan masyarakat yang tujuan mulia mencerdaskan anak bangsa. Sungguh berat dunia ini, semoga Allah STW memudahkan urusannya jika hal yang merintang kami pasrahkan padaMu ya Allah semoga engkau memberikan peringatan. Aamiin aamiin aamiin Ya Robul A'lamin.” pungkas Widodo.
Padahal dana BOS yang diterima SMKS Budi Utomo mencapai 7,7 M, dan saat ini dana BOS SMKS naik Rp 200 per murid. Triwulan 1 dan 2 dana BOS SMKS Budi Utomo sebesar Rp 2.228.160.000,.
Keluhan Widodo hanyalah untuk menutupi dan sangat tidak etis jika masih mengeluhkan kurangnya bantuan dari pemerintah.
Dengan ini maka tim investigasi dari LPI TIPIKOR pusat & aktivis anti korupsi lain nya akan turun gunung untuk membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di negeri ini." ungkap suwandi saat di konfirmasi tim Tabir news.
Tidak cukup dengan itu saja, dengan tempat berbeda tim TN pun mengkonfirmasi hal ini kepada joko Waluyo, S.H, yang mana kita kenal paling sangar dalam jeblos menjebloskan kepsek di berbagai daerah dengan kasus yang sama."kalau untuk menjebloskan kepsek nya itu tidak lah sulit bagi kami, dalam waktu dekat ini kami akan buat laporan resmi ke kejari, kajati setempat "ungkap joko Waluyo dengan nada geram nya".
(*)
