Advertisement
BANDAR LAMPUNG -- Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, mengharapkan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Lampung dapat bersinergi dan mendukung berbagai agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung. Dia mengharapkan PII Wilayah Lampung dapat mendukung melalui sertifikasi tenaga profesi keinsinyuran.
"Dengan demikian, SDM di Lampung mampu bersaing di lingkup regional, nasional, dan internasional,” kata Hamartoni saat membuka Lokakarya PII, seminar, dan pengukuhan PII Wilayah Lampung di Sheraton Hotel Bandar Lampung, Kamis (29/11/2018).
Sebelum mengukuhkan PII Wilayah Lampung yang dipimpin Taufik Hidayat yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Hamartoni menjelaskan saat ini pemerintah melakukan berbagai lompatan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Insinyur diharapkan dapar berperan aktif dalam pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi pendorong laju pertumbuhan perekonomian Lampung.
“Sentuhan insinyur dalam mewujudkan Lampung sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di Sumatera juga diharapkan dalam pembangunan Provinsi Lampung yang bertumpu pada tiga pilar yaitu, ketahanan pangan, Industr, dan pariwisata,” jelas Hamartoni.
Tidak hanya itu, sinergitas antara Pemerintah Daerah dan PPI diharapkan dapat menciptakan SDM yang handal dan berkualitas. Dengan demikian, Lampung dapat melaksanakan agenda pembangunan yang terintegrasi efektif dan efesien.
Selain itu, keberadaan program strategis nasional yang dilaksanakan di Lampung seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Bandara Radin Inten II, dan bendungan, mampu memberikan peluang bagi Lampung untuk berkembang lebih cepat. Semuanya memerlukan keterlibatan SDM yang handal dan berdaya saing.
Ketua Umum PII Pusat Hermanto Dardak, mengapresiasi Universitas Lampung yang segera membuka Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik. Hermanto Dardak menjelaskan dalam sejarahnya, sejak 1952 PII dipimpin 16 ketua umum yang berasal dari latar belakang berbeda seperti unsur akademisi, pengusaha, dan birokrasi.
“Saat itu jumlah insinyur masih terbatas. Sedangkan tanggung jawab yang harus dipikul sangat besar. Untuk itu, disepakati membuat PII dengan tujuan mempererat kerja sama para insinyur agar dapat menjadi kekuatan yang nyata dalam membangun negara dan bangsa Indonesia," kata Hermanto.
Sebagai organisasi profesi, PII berupaya menjadi mediator bagi para insinyur untuk meningkatkan daya saing. Sehingga, mereka memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai standar mutual recognition arrangements (MRA) dan bersertifikai ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE). "Hal ini memberikan mobilitas yang lebih tinggi kepada para insinyur di ASEAN untuk bisa bekerja di negara tetangga dengan mendapatkan pengakuan berupa kesamaan standardisasi kompensasi dan benefit," kata Hermanto. (*)
