Advertisement
BANDAR LAMPUNG -- Dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, tercatat 33,5 juta batang pohon ditanam di seluruh hutan Provinsi Lampung. Pohon tersebut ditanam melalui perhutanan sosial yakni hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan kemitraan.
Prestasi Lampung yang mampu menambah tutupan lahan kritis dari semula 68.958 hektare menjadi 90.229 hektare atau meningkat 15%, menurut Gubernur Ridho, harus dilanjutkan agar hutan dapat mendukung sektor pangan terutama dalam penyediaan air. "Menjaga kelestarian hutan merupakan dua dari lima misi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Lampung yakni meningkatkan pembangunan ekonomi, meningkatkan pelestarian sumber daya alam, dan kualitas lingkungan hidup," kata Gubernur Ridho, Sabtu (9/12/2017).
Kelestarian hutan di daerah tangkapan air (cathment area), kata Gubernur, amat mendukung penyediaan air agar Lampung mampu terus menjaga produksi pangan seperti padi dan jagung. Produksi padi Lampung hingga 4 juta ton dan jagung 2,4 juta ton, tak lepas dari ketersediaan air yang dihasilkan hutan yang tersalur melalui sejumlah daerah aliran sungai (DAS) utama Way Sekampung.
Terjaganya suplai air, membuat indeks pertanaman (IP) Lampung naik dari semula 1,5 menjadi 1,8 karena air surplus. Untuk itu, Gubernur Ridho menargetkan penanaman pohon di 2018 dapat diperluas. Terlebih kewenangan penanganan hutan sejak 1 Januari 2017, beralih ke provinsi.
Untuk itu, Gubernur Ridho mendorong optimalisasi pemanfaatan hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjag fungsi hutan. "Dalam hal ini, Lampung harus menjadikan program perhutanan sosial sebagai program unggulan bidang kehutanan," kata Gubernur.
Penanaman pohon di berbagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) itu, menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Syaiful Bachri, tetap berprinsip pada filosofi hutan untuk kesejahteraan rakyat. Maka, pohon yang ditanam di kawasan hutan berjenis multipurpose trees species (MPTS) atau tanaman multifungsi seperti karet, aren, petai, jengkol, dan durian.
Sedangkan di luar hutan, pemerintah memberikan bibit kayu produksi seperti cempaka, sengon, dan jati. "Targetnya akhir Desember ini, seluruh pohon tertanam dengan melibatkan warga yang terdapat di sekitar hutan kemasyarakatan," kata Syaiful Bachri.
Konsistensi Pemprov Lampung membina warga di sekitar HKM, mendapat apresiasi berupa Juara I Kelompok HKM dua tahun berturut-turut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada 2016, Lampung meraih Juara I melalui Kelompok Beringin Jaya, Tanggamus, di bawah KPH Kota Agung Utara. Kemudian, pada 2017 Lampung kembali meraih Juara I melalui Kelompok HKM Sidodadi, Pringsewu. Kiteria penilaian meliputi lomba Wana Lestasi dan kepatuhan atas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam HKM.
Penjabaran visi misi Gubernur Ridho di bidang kehutanan, kata Syaiful Bachri, antara lain pemanfaatan hasil hutan kayu, nonkayu, dan fasilitasi industri pengolahan. Misalnya, rehabilitasi daerah tangkapan air Batutegi seluas 380 hektare, integrasi ternak dan hutan melalui program agrosilvopastura di KPH Batutegi dan KPH Gedongwani.
Kemudian, berkurangnya kerusakan lahan dan lahan kritis di daerah aliran sungai (DAS). "Penghijauan ini juga mengurangi risiko bencana alam dan mendukung peningkatan komoditas kehutanan," kata Syaiful Bachri didampingi Kabid Pengelolaan DAS dan RHL M.D. Wicaksono. (Rls/KN)
