Advertisement
Semarang, Konkritnews – Wacana pemerintah untuk mempersilahkan asing mengelola pulau-pulau terluar di Indonesia setelah di tolak anggota
DPR RI kali ini mulai mendapat penolakan dari kelompok masyarakat orgnisasi kepemudaan.Telah di ketahui sebelumnya beberapa anggota DPR RI menolak pemerintah untuk membuat aturan tentang pengelolaan pulau terluar oleh pihak asing, salah satunya Wakil ketua komisi X Abdul Fikri Faqih. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih, pengelolaan pulau oleh asing berpotensi memicu masalah baru jika pemerintah tidak siap. Hal itu karena banyak persoalan yang seharusnya perlu diselesaikan terlebih dahulu, baik dari sisi regulasi, pertahanan, serta infrastruktur.
Penolakan kali ini datang dari Ketua Umum DPP Gerakan Pemuda
Nusantara (GPN), Verry Ahmad yang menolak keras usulan dari wacana itu,
karena kalau benar terjadi hal ini bisa menjadi pintu masuk robohnya
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pasti akan mengancam kedaulatan
Republik ini.
“Jelas posisi kami akan melawan rencana itu, pulau Indonesia tidak
boleh di kelola asing, enak saja para pahlawan kita terdahulu dengan
susah payah merebut kemerdekaan bangsa Indonesia tapi saat ini dengan
enaknya penerusnya justru membuka jalan bagi negara asing untuk menjajah
kita”, ungkapnya. di sela-sela perayaan HUT GPN ke-9 di Semarang, selasa
(17/1/2017).
“Mestinya pemerintah belajar pada kondisi sekarang ini kedaulatan
kita sudah pada posisi yang memprihatinkan, ekonomi kita sudah terjajah,
budaya kita sudah mulai luntur dan bahkan politik kita dalam kondisi
pasar bebas maka kalau terus seperti ini setiap agenda melibatkan pihak asing lama-lama pemilik saham negeri ini bukan lagi anak bangsa”, terangnya.
"Lebih baik pemerintah memperkuat kedaulatan yang ada dengan
memberi peran lebih kepada TNI, apa yang mendasari wacana itu, apa karena
tidak punya anggaran, jangan sampai Negara Indonesia yang terkenal
sebagai negeri seribu pulau malah terkesan menjadi negeri seribu janji. Maka sebagai elemen kepemudaan dan bagian dari anak bangsa kami
menolak keras wacana yang digulirkan pemerintah dalam pemberian izin dan
segala macam untuk pengelolaan pulau-pulau yang ada di Indoneisa", tambah Verry.
Hal itu pula yang diamini oleh Hermawan Ketua Umum DPD GPN Provinsi Lampung saat disambangi awak media di ruang kerjanya. Beliau menambahkan bahwa hal tersebut tidak bisa di biarkan karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masyarakat, karena bisa dipastikan pribumi akan kalah secara financial dalam pengelolaan sumberdaya alam dibandingkan pihak asing dan aseng, untuk itu kami sebagai anak kandung bangsa ini meolak dengan tegas kebijakan pemerintah yang tidak produktif dan pro rakyat.
kami mengajak seuruh elemen bangsa agar kembali kepada cita-cita founding father untuk kembali kepada UUD 45, dan selamatkan aset nasional. (Red-Kn/Don).
