Advertisement
 |
| Ridho Ficrdo Saat Memimpin Rapat Umum MIPI |
Konkritnews.com, Jakarta- Gubernur Lampung. M.Ridho Ficardo berpesan kepada pengurus
MIPI (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia) agar segera
menindaklanjuti dan merealisasikan Agenda utama MIPI tahun 2017. Melalui
Karo Humas dan Protokol Bayana, harapan tersebut disampaikan Gubernur
Lampung ketika memimpin Rapat Umum MIPI di Jakarta, Minggu (29/1/2017).
"Ditengah kesibukan sebagai Gubernur, saya akan berusaha
mendampingi dan memberi dukungan penuh agar Tim dapat bekerja maksimal
merealisasikan berbagai program. Sehingga keberadaan MIPI benar-benar
dirasakan manfaatnya," kata Ridho.
Dalam kesempatan tersebut selaku Ketua Umum, Ridho juga
mengatakan MIPI sebagai organisasi profesi akan memberikan penghargaan
berupa MIPI Award yaitu pemberian penghargaan kepada para praktisi,
pemerhati dan ilmuan pemerintahan.
"Penilaian hendaknya dilaksanakan seobyektif mungkin dan
benar-benar diberikan kepada tokoh yg terbaik dibidangnya," pesan Ridho
kepada tim. Dalam rapat tersebut turut mendampingi Prof. Siti Zuhro,
Prof. Suhajar, Dr. Hyronimus Rowa serta pengurus utama MIPI
lainnya.
Selain program MIPI Award, lanjut Ridho, MIPI juga aktif menulis berbagai jurnal pemerintahan untuk kepentingan akademi dan penulisan ilmiah. MIPI juga sedang melakukan penulisan buku putih pemerintahan. Buku tersebut berisi Sejarah Perkembangan Ilmu Pemerintahan serta menjelaskan perbedaan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu lainnya.
Selain program MIPI Award, lanjut Ridho, MIPI juga aktif menulis berbagai jurnal pemerintahan untuk kepentingan akademi dan penulisan ilmiah. MIPI juga sedang melakukan penulisan buku putih pemerintahan. Buku tersebut berisi Sejarah Perkembangan Ilmu Pemerintahan serta menjelaskan perbedaan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu lainnya.
Kepada Prof. Siti Zuhro sebagai Koordinator penulisan buku putih yang beranggotakan Prof. Ryaas Rasyid, Prof. Djohermansyah Johan dan beberapa pakar pemerintahan lainnya, Ridho berpesan agar di tengah kesibukan para penulis, proses penulisan buku putih ini hendaknya tetap menjadi prioritas. "Buku ini sebagai bentuk konstribusi MIPI dalam menyediakan referensi bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di NKRI, baik dari pusat hingga daerah. Bahkan diharapkan menyentuh penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan," ucap Ridho. (Red/Kn)
